Kamis, 07 Januari 2010

JAKARTA(SI) – Para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dituntut menunjukkan kinerja terbaik.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melakukan evaluasi kerja mereka. Saat melantik Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal,Wakil Menteri Pertahanan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo,Presiden menyatakan bahwa evaluasi dilakukan agar anggota kabinet dapat bekerja secara konsisten sesuai pakta integritas dan kontrak kerja. ”Saya berharap Saudara dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan dan kehormatan yang telah diberikan,” ujar Presiden di Istana Negara,Jakarta,kemarin. Presiden juga menginstruksikan kepada seluruh wakil menteri untuk bisa membantu seluruh tugas-tugas menteri dan tetap loyal kepada atasannya. Dengan demikian, kinerja dan tugas kementerian atau departemen yang bersangkutan bisa berhasil dan sukses. Sebaliknya,Presiden meminta para menteri bisa mendayagunakan dan berbagi tugas dengan para wakil menteri, sehingga terjadi sinergi. ”Jalankan pakta integritas dan kontrak kinerja yang sudah Saudara tanda tangani, karena kontrak kinerja,pakta integritas,meskipun tidak berkaitan dengan Saudara, kesepakatan koalisi sudah ditandatangani,”katanya. Presiden kemudian mengingatkan tugas berat yang menanti mereka. Menurut Presiden, kerja-kerja tahun 2010 ini merupakan pembangunan yang akan menentukan Indonesia dalam lima tahun mendatang. Tema yang ditetapkan untuk 2010 ini adalah memulihkan perekonomian dan memelihara kesejahteraan rakyat.Tema itu dipilih karena krisis perekonomian global belum usai. ”Oleh karena itu,semua pihak harus senantiasa menjaga agar perekonomian bisa tetap tumbuh untuk bisa menjaga kesejahteraan rakyat,”katanya. Diingatkan pula, meskipun situasi politik menghangat beberapa bulan terakhir,semua jajaran pemerintahan harus tetap berkonsentrasi menjalankan tugas pokok, yakni program 100 hari. Pernyataan Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya mendapat respons positif partai pendukung. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai evaluasi adalah langkah tepat dan Partai Demokrat akan mendukung sepenuhnya. ”Melihat perkembangan dinamika politik yang terjadi sekarang ini,sudah waktunya dilakukan evaluasi terhadap menteri dan mitra koalisi. Ini agar pemerintahan bisa berjalan dengan lebih baik,”katanya. Amir menyebutkan,dalam pembicaraan di internal Partai Demokrat, evaluasi terhadap menteri dan mitra koalisi itu masih belum menyentuh tataran melakukan reshuffle kabinet atau memutuskan hubungan koalisi.Evaluasi itu masih dalam tahap untuk mengingatkan. Hanya saja, dalam pandangan Amir,tidak tertutup kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet atau memutuskan hubungan koalisi itu. Hal itu mungkin diambil jika para mitra koalisi terus melanggar etika koalisi yang disepakati bersama. Ketua Fraksi PKS di DPR,Mustafa Kamal, melihat evaluasi kabinet sebagai hal yang wajar, bukan sebuah peringatan terhadap mitra koalisinya.“Jangan dinilai terlalu berlebihan, itu proses yang normal SBY melakukan evaluasi terhadap kabinetnya. Kita percayakan kepada SBY melakukan evaluasi terhadap menteri dengan key performance indicatordan platform kerja sama untuk mitra koalisinya,”katanya. Sementara itu, pengamat politik dari CSIS, J Kristiadi, menilai evaluasi sebagai sikap ofensif setelah selama ini terus diserang oleh mitra koalisi, terutama berkaitan dengan kasus Bank Century.“Adanya imbauan Pansus agar Boediono dan Sri Mulyani nonaktif itu kan jadi bola liar yang bisa dimanfaatkan siapa saja untuk dijadikan sasaran antara.Tentu ini tidak bisa didiamkan saja, ini harus disikapi SBY,”katanya. Soal kemungkinan reshufflekabinet, pengamat politik dari LSI, Kuskrido Ambhardi, menilai SBY akan memperhitungkan dukungan politik terhadapnya, baik itu yang berasal dari publik atau elite partai. Kalau kritik dan penolakan dari kedua kubu itu meningkat, tidak tertutup kemungkinan SBY akan melalukan reshuffle dan mengocok ulang koalisinya. Dengan dilantiknya tiga wakil menteri baru,berarti sejauh ini sudah ada delapan wakil menteri yang melengkapi kabinet. Sebelumnya lima wakil menteri dilantik pada gelombang pertama tanggal 11 November 2009 lalu.Mereka adalah Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti,Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono,Wakil Menteri Perindustrian Alex Retra Ubun,Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar. Menurut rencana,Presiden mengangkat sebanyak 11 wakil menteri. Pertimbangan penambahan wakil menteri terkait tugas berat yang diemban KIB II. Secara konstitusi, pengangkatan wakil menteri ini juga sesuai amanat UU No 39/2008. Pelantikan Dua Wakil Menteri Ditunda Di samping pelantikan wakil menteri,kemarin Presiden juga menunda pelantikan dua wakil menteri lain.Dua Wakil Menteri dimaksud adalah Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dan Wakil Menteri Kesehatan Fachmi Idris. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menuturkan,penundaandilakukan karena kedua orang calon wakil menteri itu belum melengkapi persyaratan administrasi. Mantan sekretaris kabinet ini menjelaskan, proses penjaringan atau usulan calon menteri diambil berdasarkan kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan untuk menduduki jabatan.Semua calon yang masuk diambil dari yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Sudi, riwayat hidup para calon wakil menteri itu baru diterima beberapa waktu lalu. Namun setelah diterima dan dicocokkan dengan persyaratan pada jabatan struktural,calon menteri haruslah sudah eselon 1A. Anggito, yang selama ini selalu membantu tugas Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini ternyata masih berpangkat eselon 1. Saat dikonfirmasi Fachmi Idris mengaku baru tahu penundaan pelantikannya sebagai wakil menteri kesehatan baru pagi kemarin.Meski batal dilantik,Fachmi mengaku tidak kecewa.“Saya tidak kecewa kok.Saya dihubungi tadi (kemarin) pagi dan disampaikan bahwa saya akan dilantik pada gelombang berikutnya,” ujar mantan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ini. Dituturkan, saat dikabarkan mengenai penundaan pelantikan, tidak disebutkan sama sekali mengenai alasan penundaan tersebut. Fachmi mengaku baru mengetahui alasan administrasi yang menjadi kendala pelantikannya dari media. Meski tidak ikut dilantik, sore kemarin Fachmi tetap menghadiri pelantikan tiga wakil menteri yang berlangsung di Istana Negara. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan (Depkeu) Anggito Abimanyu tidak berkomentar panjang soal penundaan pelantikannya menjadi Wakil Menkeu. Anggito yang ditemui di Gedung Departemen Keuangan siang kemarin sebelum acara pelantikan di Istana Negara dimulai, hanya mengangguk ketika dimintai konfirmasi. Hingga kapan penundaan itu? Anggito hanya menjawab,”Secepatnya.” (rarasati syarief/ helmi firdaus/meutia rahmi)

0 komentar:

Posting Komentar